Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) di Kaltim Masih Berlangsung, DPRD Kaltim Dorong Kenaikan Untuk Peningkatan Kesejahteraan

Palaganmedia.id, Samarinda – Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) masih dalam tahap aktif, dengan keterlibatan berbagai pihak dalam proses ini. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kaltim mengonfirmasi bahwa pembahasan UMP sedang berlangsung, seperti diungkapkan oleh Kepala Disnakertrans, Rozani Erawadi, dalam rapat pada Kamis (16/11/2023).

Rozani menyatakan bahwa saat ini mereka masih menunggu data dari Kementerian Ketenagakerjaan yang akan menjadi dasar dalam pembahasan. Setelah mendapatkan data tersebut, rencananya pembahasan akan dilakukan dalam rapat Dewan Pengupahan, yang melibatkan berbagai pihak pemangku kepentingan. Hasil dari rapat ini akan diajukan untuk mendapatkan persetujuan dari Gubernur Kaltim.

Saat ini, UMP Kaltim berada di kisaran Rp 3,2 juta. Detail terkait besaran kenaikan UMP masih menjadi pokok pembahasan, dan pembahasan ini tidak serta merta mengikuti tuntutan pekerja yang menginginkan kenaikan sekitar 15 persen. Formula yang melibatkan pertumbuhan ekonomi, perkembangan infrastruktur, dan tingkat inflasi akan menjadi pertimbangan dalam menentukan besaran kenaikan.

Baca Juga:

Samsun: Pancasila Adalah Modal Toleransi untuk Kehidupan Harmonis di Kaltim

Anggota Komisi IV Dewan DPRD Kaltim, Salehuddin, menyampaikan harapannya agar UMP Kaltim mengalami peningkatan pada tahun 2024. Salehuddin menekankan pentingnya keadilan bagi pekerja dan menginginkan agar pembahasan di Dewan Pengupahan dapat dilakukan dengan lebih efisien.

“Kita berharap agar ada keadilan bagi pekerja-pekerja kita, terutama terkait upah ini,” ucap Salehuddin.

Ia juga menyoroti kenaikan harga bahan pokok sebagai pertimbangan krusial untuk menentukan kenaikan UMP 2024, mengingat tren kenaikan yang terus berlangsung.

Baca Juga:

Bukan Pesta, Tapi Empati — Momen Hangat Rendi Solihin Bersama Anak-Anak SLB Tenggarong

Dengan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat di Kaltim, diharapkan peningkatan upah dapat menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi para pekerja. Proses pembahasan UMP akan terus dipantau oleh berbagai pihak untuk memastikan bahwa hasilnya adil dan sesuai dengan kondisi ekonomi yang sedang berkembang. (Fc/Adv/DPRDKaltim)