Darlis Soroti Tata Kelola Lingkungan Kota Samarinda

PALAGANMEDIA.ID, SAMARINDA – Banjir besar yang kembali melumpuhkan Kota Samarinda memicu sorotan tajam dari DPRD Kalimantan Timur.

Sekretaris Komisi IV, Darlis Pattalongi, menegaskan bahwa peristiwa ini harus jadi alarm keras bagi pemerintah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh atas akar masalah banjir yang selama ini luput dari perhatian.

Menurut Darlis, banjir ini mencerminkan buruknya tata kelola lingkungan dan tata ruang kota yang masih jauh dari prinsip keberlanjutan.

Baca Juga:

Samsun: Pancasila Adalah Modal Toleransi untuk Kehidupan Harmonis di Kaltim

Hujan deras yang mengguyur pada Senin (12/05/2025) menyebabkan banjir parah di sejumlah titik, termasuk Loa Janan Ilir, di mana puluhan rumah warga terendam, serta Jalan HM Rifadin yang lumpuh total oleh genangan air.

Darlis juga menyoroti penyebab utama banjir yang tak lepas dari kerusakan lingkungan di kawasan hulu akibat aktivitas tambang serta sistem drainase kota yang tak memadai. Ia menekankan pentingnya pendekatan proaktif dan terintegrasi agar bencana banjir serupa tak lagi berulang.

“Kita tidak sedang menghadapi fenomena baru. Ini kejadian yang terus berulang, dan setiap kali itu terjadi, korban selalu masyarakat. Pemerintah tidak boleh lagi melihat ini sebagai hal biasa. Ada persoalan struktural yang mendesak untuk dibenahi,” ucapnya.

Baca Juga:

Bukan Pesta, Tapi Empati — Momen Hangat Rendi Solihin Bersama Anak-Anak SLB Tenggarong

Darlis menyampaikan Samarinda sebagai ikon Kaltim seharusnya menjadi cerminan daerah lain dalam penanganan bencana Kaltim

Ia menyuarakan untuk segera lakukan pembenahan di seluruh drainase, rehabilitasi daerah aliran sungai, dan pengawasan pertambangan sebagai solusi jangka panjang.

“Kita butuh kebijakan yang tidak sekadar tambal sulam. Penataan ruang, penertiban tambang, dan pembangunan infrastruktur pengendali banjir harus dijalankan secara serentak dan terintegrasi,” jelasnya.

Baca Juga:

SMAN 1 Jempang Juara Duta Pelajar Sadar  Hukum Kabupaten Kutai Barat 2025

Darlis juga mengungkapkan keprihatinan mendalam atas warga yang masih bergantung pada bantuan darurat. Meski BPBD telah diterjunkan, belum ada kepastian kapan genangan air benar-benar surut.

Ia mengingatkan, selama penanganan banjir hanya bersifat reaktif tanpa menyentuh akar masalah, ancaman bencana serupa akan terus menghantui masyarakat Samarinda.

“Selama tidak ada kemauan politik yang serius untuk memperbaiki sistem dari hulu ke hilir, maka jangan heran jika Samarinda terus menjadi kota langganan banjir. Warga butuh perlindungan, bukan janji,” tandasnya. (Ahmad/Adv/DPRDKaltim)

Baca Juga:

Cegah Korupsi Dana Desa, Kejaksaan Kaltim Beri Penyuluhan Hukum di Kutai Barat