Kukar Menuju Ekonomi Hijau, Desa Jadi Garda Depan Pengelolaan Karbon Berbasis Lahan Gambut
TENGGARONG – Sebuah babak baru dimulai bagi masyarakat desa di Kutai Kartanegara (Kukar). Bukan lagi sekadar penerima manfaat, mereka kini didorong menjadi mitra aktif dalam upaya global menekan emisi karbon melalui skema perdagangan karbon berbasis lahan gambut. Langkah ini menandai transformasi besar dalam arah pembangunan daerah: dari eksploitatif menuju kolaboratif dan lestari.
Komitmen tersebut dibuktikan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemkab Kukar dan PT Tirta Carbon Indonesia pada Selasa (6/5/2025), yang akan membuka ruang pengelolaan karbon di empat kecamatan dan sepuluh desa.
“Tidak ada aktivitas yang boleh dilakukan sebelum masyarakat memahami, menyetujui, dan merasa dilibatkan,” tegas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, Kamis (8/5/2025).
Baca Juga:
Menurutnya, tugas utama DPMD bukan sekadar mendampingi teknis, tapi memastikan proses sosialisasi benar-benar menjangkau warga di tingkat tapak. Ada harapan besar agar warga desa di wilayah seperti Muara Siran, Liang, Kupang Baru, hingga Tuana Tuha tidak hanya tahu, tapi turut menentukan jalannya program.
“Kami hadir untuk menjembatani, bukan mengarahkan. Kami ingin masyarakat punya ruang untuk bertanya, menilai, bahkan menolak jika ada yang tidak sesuai,” imbuh Arianto.
Empat kecamatan, yakni Kembang Janggut, Muara Kaman, Kota Bangun, dan Kenohan, telah masuk peta pengelolaan karbon. Wilayah-wilayah ini sebagian besar berada di kawasan gambut yang sebelumnya belum tergarap maksimal.
Baca Juga:
Dengan kerja sama ini, Pemkab Kukar berharap desa-desa tersebut bisa menjadi pusat model ekonomi hijau: menjaga tutupan lahan, sekaligus mendapatkan insentif finansial dari pengurangan emisi karbon yang dihasilkan.
Lebih dari itu, Arianto menegaskan bahwa proyek ini bukan ajang investasi eksklusif yang melibatkan elite saja. “Bupati Kukar sudah menekankan, masyarakat bukan objek. Mereka adalah mitra sejajar dalam skema ekonomi karbon ini. Kita harus mulai dengan kepercayaan dan transparansi,” katanya. (Adv/Diskominfo/Kukar)
Baca Juga:
Join channel telegram websitekami.com agar tidak ketinggalan berita loker terbaru lainnya
Join nowArtikel Terkait
