Pendapatan Tinggi, Afif Sebut Pengangguran di Kaltim Masih Jadi Tantangan Besar
PALAGANMEDIA.ID, Samarinda – Meskipun ekonomi Kalimantan Timur menunjukkan pertumbuhan signifikan dan menjadi penyumbang terbesar PDRB di Pulau Kalimantan, kenyataan di lapangan masih menunjukkan masalah serius, terutama tingginya angka pengangguran yang tidak seimbang dengan pendapatan daerah.
Andi Muhammad Afif Raihan Harun, anggota Komisi II DPRD Kaltim, menyoroti kesenjangan sosial yang masih membayangi masyarakat lokal. Ia mengungkapkan bahwa meskipun Kaltim menghasilkan hampir setengah ekonomi Pulau Kalimantan, banyak warga setempat yang kesulitan mendapatkan pekerjaan dan hidup dalam kemiskinan.
Data terbaru menunjukkan angka kemiskinan di Kaltim menurun dari 6,11% pada 2023 menjadi 5,78% di 2024, namun jumlah penduduk miskin tetap tinggi, mencapai 221.340 jiwa. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka berada di angka 5,14%, lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 4,91%.
Baca Juga:
“Ini sebuah paradoks: daerah yang kaya sumber daya tetapi warganya justru dirugikan. Pemerintah harus segera membuka lebih banyak lapangan kerja,” tegasnya
Ia juga mempertanyakan efektivitas realisasi pendapatan daerah, khususnya dari pos “lain-lain pendapatan daerah yang sah” yang baru terealisasi 72,2% dari target Rp202,4 miliar. Kinerja BUMD pun mendapat sorotan, dengan kemungkinan pergantian pimpinan jika tidak ada perbaikan.
Afif mengkritisi pemanfaatan anggaran belanja daerah, seperti program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) dan peningkatan mutu pendidikan yang dianggap belum maksimal. Ia mendesak pemerintah untuk menyediakan data rinci terkait rehabilitasi rumah dari APBD maupun CSR.
Baca Juga:
Tak hanya itu, Afif menyoroti adanya Silpa anggaran sebesar Rp2,597 triliun, yang mencerminkan lemahnya realisasi belanja dan potensi yang belum tergarap untuk memacu perekonomian lokal. Ia mengingatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam laporan pertanggungjawaban anggaran.
Afif juga mengajak pemerintah bersinergi dengan perguruan tinggi dan lembaga riset agar inovasi dan hasil penelitian dapat diterapkan dalam perencanaan pembangunan, demi kebijakan yang lebih tepat sasaran dan produktif.
“Jika riset dari kampus bisa disalurkan dalam perencanaan pembangunan, maka kebijakan akan lebih tepat sasaran dan meningkatkan produktivitas lokal,” pungkasnya. (Ahmad/Adv/DPRDKaltim)
Baca Juga:
Join channel telegram websitekami.com agar tidak ketinggalan berita loker terbaru lainnya
Join nowArtikel Terkait
