Beranda Kaltim Aset Pemprov Kaltim Dievaluasi Menyeluruh, Mall Lembuswana Pun Kena Dampaknya

Aset Pemprov Kaltim Dievaluasi Menyeluruh, Mall Lembuswana Pun Kena Dampaknya

Oleh Admin Palagan - Juni 5, 2025, 4:01 pm

PALAGANMEDIA.ID, Samarinda – Isu pemanfaatan aset milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali mencuat, kali ini terkait kerjasama dengan pihak ketiga di Mall Lembuswana, Samarinda.

Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalla, menegaskan bahwa pihaknya telah memberikan rekomendasi agar kerjasama dengan pihak pengelola tidak dilanjutkan.

“Terkait Mall Lembuswana, kami di Komisi II merekomendasikan untuk tidak diperpanjang. Namun, tentu saja keputusan akhir tetap menunggu kajian lebih mendalam dari BPKAD dan pihak-pihak teknis lainnya,” terangnya.

Sabaruddin menilai bahwa aset milik daerah seharusnya dikelola secara profesional dan transparan. Menurutnya, aset-aset tersebut bukan hanya harus produktif, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ia menegaskan, apabila suatu aset justru tidak memberikan manfaat yang signifikan atau malah menjadi beban bagi keuangan daerah, maka perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pihak pengelola. Evaluasi ini, katanya, penting agar aset daerah benar-benar dikelola untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat.

“Kita dikejar oleh target pengelolaan aset yang efektif dan transparan. Tapi kenyataannya masih banyak aset besar yang terbengkalai atau justru dikuasai tanpa memberi dampak berarti bagi keuangan daerah. Ini jelas merugikan,” ungkapnya.

Sabaruddin menegaskan bahwa pihaknya akan terus mendorong agar aset daerah dikelola secara produktif. Ia menyebut, prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan kepentingan publik harus menjadi dasar dalam setiap keputusan terkait pengelolaan aset milik negara maupun daerah.

“Sudah saatnya kita bersikap tegas. Kalau tidak memberi keuntungan yang layak bagi daerah, lebih baik kontraknya tidak diperpanjang dan lahan itu dimanfaatkan dengan skema yang lebih transparan dan kompetitif,” tuturnya.

Langkah tegas menghentikan kerjasama menjadi sinyal awal revolusi pengelolaan aset daerah yang diharapkan mampu menghasilkan dampak nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.