Kukar Siap Dukung Program Nasional Tiga Juta Rumah

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya melalui penyediaan hunian yang layak. Menyambut program nasional Tiga Juta Rumah yang diusung Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Kukar hadir bukan sekadar mendukung, tetapi turut menjadi penggerak aktif di lapangan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, menegaskan bahwa daerahnya bahkan telah memiliki fondasi kuat dalam program serupa melalui pelaksanaan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang telah berjalan selama beberapa tahun terakhir.

“Kami tidak memulai dari nol. Justru, Kukar sudah lebih dulu menerapkan pendekatan pembangunan rumah yang terintegrasi lewat peran aktif desa dan BKKD,” ungkapnya, Kamis (1/5/2025).

Baca Juga:

SMSI Kukar Bersama PWI dan JMSI Tebar Kepedulian Ramadan untuk Anak Panti

Langkah strategis tersebut menjadikan pembangunan rumah tak lagi sekadar proyek infrastruktur, melainkan bagian dari perencanaan pembangunan desa yang berbasis kebutuhan warga. Hal ini dinilai penting agar setiap rumah yang dibangun benar-benar sesuai dengan kondisi dan harapan masyarakat setempat.

Dengan pendekatan ini, Pemkab Kukar berupaya menjadi lokomotif daerah dalam mewujudkan target besar Program Tiga Juta Rumah. Dukungan penuh juga diberikan oleh Bupati Kukar yang menekankan pentingnya akses rumah layak sebagai hak dasar setiap warga.

“Kami ingin desa-desa di Kukar punya kontrol dan kapasitas yang lebih besar untuk menyediakan rumah yang sehat dan aman. Ini bukan sekadar proyek, tapi soal keadilan sosial,” tambah Sunggono.

Baca Juga:

“Penyambung Lidah Rakyat”, Cara Kreatif Rahmat Dermawan Pertanggungjawabkan Amanah

Program Tiga Juta Rumah sendiri merupakan bagian dari ASTA CITA yang masuk dalam delapan agenda strategis nasional yang menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama. Pemkab Kukar kini berada di garis depan untuk menjalin sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan hunian yang bermartabat, khususnya bagi masyarakat di pedesaan. (Adv/Diskominfo/Kukar)