Kawal Kinerja Pemprov Kaltim, DPRD Kaltim Hadirkan Pansus RPMJD
PALAGANMEDIA.ID, SAMARINDA — DPRD Kalimantan Timur siap mengambil peran strategis dalam mengawal arah pembangunan provinsi selama lima tahun ke depan. Salah satu langkah kunci yang disiapkan adalah pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menjelaskan bahwa pansus ini akan dibentuk setelah seluruh tahapan pembahasan rampung, sebagai wadah fokus untuk mengawal implementasi RPJMD.
Saat ini, DPRD Kaltim tengah memulai proses pembahasan RPJMD yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi. Tahapan dimulai dengan penyampaian pandangan umum dari tiap fraksi, lalu dilanjutkan dengan tanggapan resmi dari Gubernur Kaltim.
Proses ini menjadi pijakan penting untuk memastikan rencana pembangunan berjalan sesuai harapan masyarakat.
“Ya, sesuai dengan tata tertib kita, hari ini penyampaian pandangan fraksi. Nanti tahapan selanjutnya adalah jawaban dari Pak Gubernur terkait pandangan fraksi itu. Setelah itu, baru kita masuk ke tahapan pembentukan Pansus,” terangnya
Ekti menjelaskan, Badan Musyawarah (Banmus) akan berperan sebagai fasilitator utama dalam menjadwalkan pembentukan Pansus. Dalam waktu dekat, Banmus akan menggelar sidang untuk menetapkan agenda rapat paripurna berikutnya, sebagai langkah penting dalam melanjutkan pembahasan RPJMD Kaltim.
“Pansusnya sendiri kemungkinan minggu depan sudah terbentuk, karena jadwal Banmus-nya sudah ada,” tuturnya.
Kehadiran Pansus RPJMD sangat krusial, karena berfungsi menyelaraskan visi-misi kepala daerah dengan kebutuhan nyata masyarakat. Ekti menegaskan, tugas utama Pansus adalah membedah dan menyempurnakan isi RPJMD secara menyeluruh, agar rencana pembangunan benar-benar tepat sasaran dan berdampak positif.
“Kita ingin program yang tertuang dalam RPJMD betul-betul menjawab kebutuhan riil masyarakat di lapangan,” imbuhnya.
Sebelum menutup, Ekti menegaskan komitmennya untuk mengawal seluruh proses RPJMD dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan partisipasi publik, demi memastikan pembangunan yang benar-benar menjawab harapan masyarakat.
“Ini dokumen penting. Lima tahun ke depan arah pembangunan kita ada di sini. Jadi kita ingin memastikan bahwa setiap fraksi, setiap elemen, punya ruang bicara. Karena ini bukan hanya tanggung jawab eksekutif, tapi juga legislatif dan masyarakat,” tutupnya. (Ahmad/Adv/DPRDKaltim)
Join channel telegram websitekami.com agar tidak ketinggalan berita loker terbaru lainnya
Join now







