Krisis Air Bersih Masih Jadi Keluhan Masyarakat Samarinda, Afif Dukung Kebijakan Walikota
PALAGANMEDIA.ID, Samarinda – Hingga kini, persoalan ketersediaan air bersih di Samarinda belum sepenuhnya teratasi. Banyak warga masih mengeluhkan distribusi air bersih yang tidak merata di wilayah tempat tinggal mereka.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Andi Muhammad Afif Rayhan Harun, mengungkapkan bahwa sejak dirinya masih menjabat sebagai anggota legislatif di Samarinda, keluhan soal air bersih selalu menjadi aspirasi utama masyarakat setiap kali ia turun ke lapangan. Menurutnya, ini menjadi indikator bahwa permasalahan tersebut belum ditangani secara tuntas.
“Setiap kali saya reses, hampir pasti keluhan soal air bersih selalu muncul dari masyarakat. Ini memang sudah menjadi perhatian saya sejak lama,” ucapnya.
Baca Juga:
Meski keluhan masyarakat masih kerap muncul, Afif menilai kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Samarinda menunjukkan perkembangan yang positif. Ia pun mengimbau warga untuk bersabar, percaya bahwa PDAM terus berupaya maksimal demi mewujudkan pemerataan air bersih di kota Tepian.
“Mungkin perlu waktu. Kita berikanlah sedikit waktu kepada PDAM agar restorasinya bisa berjalan lebih baik,” ungkapnya.
Afif juga menanggapi pernyataan Wali Kota Samarinda yang menyebut bahwa ketersediaan layanan air bersih kini sudah mencapai sekitar 78 persen, mendekati angka 100 persen. Namun, ia mengingatkan bahwa untuk menyempurnakan akses air bersih, dibutuhkan anggaran besar, diperkirakan mencapai Rp2 triliun.
Baca Juga:
“Ini menjadi tantangan kami, khususnya dari dapil Samarinda untuk memikirkan bagaimana mewujudkan target 100 persen akses air bersih. Karena ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat,” jelasnya.
Afif memberikan apresiasi atas langkah tegas Wali Kota Samarinda yang mengeluarkan moratorium rekrutmen pegawai baru di PDAM. Menurutnya, selama ini PDAM banyak diisi oleh pegawai yang kurang profesional, bahkan banyak yang masuk karena titipan dari rekan atau keluarga, sehingga berdampak pada kinerja perusahaan.
“Alhamdulillah kemarin Pak Wali mengeluarkan moratorium. Itu artinya beliau sudah membaca sinyal bahwa PDAM perlu orang-orang profesional, bukan orang dalam atau titipan,” tukasnya. (Ahmad/Adv/DPRDKaltim)
Baca Juga:
Join channel telegram websitekami.com agar tidak ketinggalan berita loker terbaru lainnya
Join nowArtikel Terkait
