Soroti Fiskal Daerah, Sapto Sebut Pentingnya Langkah Strategis
PALAGANMEDIA.ID, Samarinda – Agenda monitoring penyusunan Prognosis Rancangan APBD 2026 dan Perubahan APBD 2025 menyoroti tantangan fiskal yang semakin rumit di Kalimantan Timur. Dalam forum ini, terungkap bahwa perlambatan penyerapan anggaran menjadi isu krusial yang perlu segera ditangani.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, menyoroti kondisi tersebut sebagai dampak dari kebijakan nasional yang berubah-ubah serta penurunan pendapatan daerah, khususnya dari sektor pertambangan—salah satu tulang punggung ekonomi Kaltim.
“Yang jelas kita ingin mencoba potensi-potensi pendapatan dari sektor lain, artinya memang ada APBD kita mengalami perlambatan, yang akibatkan oleh Perpres No.1 Tahun 2025 itu, daya beli, serapan, sehingga kita juga ingin mengetahui sejauh mana APBDP 2025 kemudian juga prognosis Murni 2026,” ucapnya
Baca Juga:
Sapto menjelaskan, turunnya harga batu bara dan kebijakan nasional berdampak langsung pada penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalimantan Timur. Sebagai tulang punggung fiskal daerah, lesunya sektor pertambangan juga menyebabkan berkurangnya Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
Dalam rapat bersama BPKAD dan Bapenda, Komisi II turut menyoroti potensi pendapatan dari sektor lain, termasuk skema Personal Income (PI) 10 persen. Namun, hingga kini kontribusinya belum bisa dipastikan. Sapto menekankan bahwa kepastian angka tersebut sangat penting untuk mendukung perencanaan fiskal jangka menengah yang lebih stabil dan terukur.
“Yang jelas tadi dari BPKAD dan Bapenda menjelaskan berapa dana transfer kita, mana yang bisa terpakai, mana yang sudah terealisasi, nanti persisnya nanti akan sampaikan di rapat anggaran,” ungkapnya.
Baca Juga:
Sapto menegaskan pentingnya langkah strategis dalam menghadapi tekanan fiskal yang semakin meningkat di Kalimantan Timur. Ia menyoroti urgensi diversifikasi sumber pendapatan daerah sebagai cara untuk mengurangi ketergantungan pada sektor pertambangan yang rentan terhadap fluktuasi pasar global.
Tak hanya itu, Sapto juga mendorong pembaruan sistem perencanaan fiskal agar lebih responsif terhadap dinamika ekonomi nasional. Menurutnya, perencanaan yang kaku dan tidak adaptif justru berisiko menghasilkan pengalokasian anggaran yang tidak tepat sasaran.
Menanggapi tantangan ini, Komisi II DPRD Kaltim berkomitmen mengawal kebijakan fiskal yang lebih fleksibel dan berbasis data. Setiap proyeksi anggaran, tegasnya, harus dibangun di atas informasi yang valid, akurat, dan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.
Baca Juga:
“Kita harus realistis dan cermat melihat sektor-sektor yang bisa kita optimalkan, karena sumber daya kita sebenarnya cukup besar jika dikelola dengan baik,” tutupnya. (Ahmad/Adv/DPRDKaltim)
Join channel telegram websitekami.com agar tidak ketinggalan berita loker terbaru lainnya
Join nowArtikel Terkait
