Pemkab Kukar Terus Berupaya Percepat Proses Pengangkatan PPPK
TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) terus menunjukkan komitmennya dalam menyelesaikan proses pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ditargetkan seluruh tahapan administrasi akan tuntas pada Oktober 2025, demi memberikan kepastian bagi para tenaga honorer yang telah lama menunggu status resmi sebagai aparatur pemerintah.
Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kukar, Dafip Hariyanto, menyampaikan bahwa dari total sekitar 1.000 formasi yang diajukan, saat ini sudah 400 berkas dinyatakan lengkap dan tengah diproses di Badan Kepegawaian Negara (BKN). Sementara sisanya masih menjalani proses verifikasi dan kelengkapan dokumen.
“Kami terus berkoordinasi intensif dengan BKN agar seluruh proses berjalan sesuai jadwal. Jika semua lancar, Oktober 2025 adalah target realistis untuk penyelesaian pengangkatan PPPK tahap ini,” ujar Dafip, Jumat (28/3/2025).
Baca Juga:
Ia menjelaskan bahwa percepatan ini menjadi penting tidak hanya untuk menyelesaikan gelombang pengangkatan saat ini, tetapi juga untuk membuka jalan bagi proses seleksi tahap berikutnya. Dengan begitu, tenaga honorer lainnya yang sudah lolos seleksi tidak perlu menunggu terlalu lama untuk mendapatkan kejelasan status.
“Banyak tenaga honorer yang sudah mengabdi bertahun-tahun. Kita ingin memberi mereka kepastian dan penghargaan yang setimpal atas dedikasi mereka,” katanya.
Menurut Dafip, Pemkab Kukar juga memprioritaskan transparansi dalam seluruh proses seleksi dan pengangkatan PPPK. Prosedur dilakukan secara sistematis dan berbasis digital untuk meminimalisir hambatan teknis serta memastikan akurasi data dan kelengkapan berkas.
Baca Juga:
“Dengan sistem digital yang lebih rapi, kita bisa memangkas potensi keterlambatan dan meningkatkan akuntabilitas,” tambahnya.
Selain menyelesaikan proses yang sedang berlangsung, Pemkab Kukar juga telah menyiapkan rencana penambahan formasi PPPK untuk tahun mendatang, terutama di sektor-sektor vital seperti pendidikan dan kesehatan yang masih kekurangan tenaga profesional.
“Kami akan terus mengusulkan kuota tambahan, terutama guru dan tenaga kesehatan, karena ini berkaitan langsung dengan layanan dasar masyarakat,” tutur Dafip. (Adv/Diskominfo/Kukar)
Baca Juga:
Join channel telegram websitekami.com agar tidak ketinggalan berita loker terbaru lainnya
Join nowArtikel Terkait
