Palagan Media
Beranda Kaltim Larangan Dicabut, DPRD Kaltim Sambut Positif Rapat Instansi Kembali Digelar di Hotel

Larangan Dicabut, DPRD Kaltim Sambut Positif Rapat Instansi Kembali Digelar di Hotel

PALAGANMEDIA.ID, Samarinda – Setelah sempat dilarang demi efisiensi anggaran, kini pemerintah pusat kembali membuka ruang bagi instansi untuk menggelar rapat di hotel. Kebijakan ini disambut gembira oleh pelaku usaha perhotelan yang sebelumnya terdampak lesunya aktivitas bisnis.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) resmi mencabut aturan larangan rapat instansi pemerintah di hotel. Keputusan ini menjadi angin segar bagi dunia usaha, khususnya sektor perhotelan yang sempat terpukul akibat kebijakan penghematan anggaran.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, menilai langkah Kemendagri merupakan bentuk respons cepat pemerintah terhadap keluhan pelaku usaha yang kehilangan pendapatan dari kegiatan instansi.

“Pemerintah pusat akhirnya memberi kelonggaran untuk rapat di hotel. Ini bentuk kepekaan terhadap pelaku usaha yang selama ini kehilangan pasar,” ujar Sarkowi.

Ia memahami, larangan sebelumnya bertujuan untuk menekan belanja negara. Namun di sisi lain, kebijakan tersebut membuat sektor perhotelan mengalami penurunan pendapatan yang cukup signifikan.

Kini, menurut Sarkowi, kebijakan baru ini membuka peluang kerja sama yang lebih fleksibel antara pemerintah dan hotel. Ia mendorong pengelola hotel menyesuaikan tarif dan paket layanan agar sesuai dengan kemampuan keuangan instansi pemerintah.

“Sekarang saatnya dunia usaha beradaptasi. Paket kegiatan, anggaran, dan layanan bisa dinegosiasikan agar kedua belah pihak saling diuntungkan,” jelasnya.

Sarkowi menegaskan bahwa kebijakan ini tidak hanya soal transaksi bisnis, tetapi juga menciptakan ruang kerja yang produktif bagi instansi pemerintah.

Ia berharap, kebijakan ini dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha lokal, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan.

“Harapan kita bukan cuma perputaran uang, tapi kolaborasi yang sehat antara pemerintah dan dunia usaha, supaya anggaran yang dipakai bisa berdampak luas bagi masyarakat,” pungkasnya. (Ahmad/Adv/DPRDKaltim)

Join channel telegram websitekami.com agar tidak ketinggalan berita loker terbaru lainnya

Join now
Komentar
Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan