Palagan Media
Beranda Kaltim Krisis Air Bersih Balikpapan, Sungai Wain Jadi Opsi – Tapi Ada Dilema

Krisis Air Bersih Balikpapan, Sungai Wain Jadi Opsi – Tapi Ada Dilema

PALAGANMEDIA.ID, BALIKPAPAN – Kota Balikpapan tengah menghadapi krisis air bersih yang kian mendesak. Salah satu solusi yang muncul adalah pemanfaatan Sungai Wain sebagai sumber distribusi air bersih bagi warga Kota Beriman.

Namun, rencana tersebut menuai dilema karena Sungai Wain berada di kawasan hutan lindung yang menjadi habitat beragam flora dan fauna langka.

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Damayanti, menegaskan bahwa kebutuhan air bersih adalah hal vital. Namun ia juga mengingatkan bahwa eksploitasi tanpa pengelolaan profesional justru dapat merusak ekosistem Sungai Wain.

“Masalahnya bukan hanya soal perizinan, tapi bagaimana menyeimbangkan antara kebutuhan dasar warga dan pelestarian habitat alam. Ini jadi dilema serius,” terangnya

Damayanti menilai pertumbuhan penduduk dan perluasan wilayah Kota Balikpapan yang pesat turut mendorong meningkatnya kebutuhan akan air bersih.

Menurutnya, Sungai Wain sebenarnya memiliki potensi besar sebagai sumber alternatif, namun pemanfaatannya tidak bisa dilakukan secara bebas karena berada di kawasan konservasi.

“Sungai Wain bisa jadi solusi jangka panjang. Tapi kita perlu pendekatan lintas sektor untuk mengelola ini secara hati-hati dan ilmiah,” imbuhnya.

Damayanti mendorong adanya kolaborasi lintas sektor antara Pemprov, Pemkot Balikpapan, dan lembaga lingkungan untuk bersama-sama mencari solusi terbaik terkait pemanfaatan Sungai Wain yang berada di kawasan hutan lindung.

Ia menegaskan, setiap langkah harus didasarkan pada kajian ilmiah yang komprehensif, termasuk analisis dampak lingkungan yang mendalam.

“Air adalah kebutuhan dasar. Tapi jangan sampai kita menyelesaikan satu krisis dengan menciptakan krisis lainnya. Solusinya harus berkelanjutan,” ucapnya.

Damayanti juga mendesak agar perizinan dan pengelolaan sumber daya alam di kawasan lindung segera direvisi. Menurutnya, regulasi yang ada saat ini belum sepenuhnya mampu melindungi ekosistem sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat.

“Ini bukan hanya soal teknis. Ini soal arah kebijakan dan keberanian pemerintah dalam menyelesaikan dilema yang kompleks,” tutupnya. (Ahmad/Adv/DPRDKaltim)

Join channel telegram websitekami.com agar tidak ketinggalan berita loker terbaru lainnya

Join now
Komentar
Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan