Firnadi Sebut Perlunya Bangun Jalan Menyesuaikan Karakter Alam Di Hulu Kukar
PALAGANMEDIA.ID, SAMARINDA – Wilayah hulu Kabupaten Kutai Kartanegara dikenal dengan lanskap rawa dan sungainya yang luas, membuat infrastruktur jalan mudah rusak bila tak dibangun dengan pendekatan yang tepat.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, menekankan pentingnya merancang pembangunan infrastruktur dengan mempertimbangkan kondisi geografis setempat. Ia menilai kalau ingin jalan bertahan lama, desainnya harus menyesuaikan alam. Bukan disamakan dengan daerah dataran.
Salah satu jalur yang disorot Firnadi adalah jalan poros Desa Sebelimbingan, Kecamatan Kota Bangun akses vital menuju desa-desa pedalaman hingga ke perbatasan Kutai Barat. Setiap tahun, jalur ini terendam akibat pasang sungai dan curah hujan tinggi, menyebabkan kerusakan berulang dan mengganggu mobilitas warga.
Ia pun menegaskan, jika ingin pembangunan benar-benar menyentuh masyarakat hulu, maka pendekatan harus bergeser: dari pembangunan yang seragam menjadi pembangunan yang adaptif dan responsif terhadap tantangan alam setempat.
“Wilayah hulu Kukar bukan dataran biasa. Ini kawasan rawa-rawa dan tepi sungai, jadi tak bisa disamakan konstruksinya dengan wilayah lain. Dibutuhkan jalan dengan desain khusus, seperti pondasi pile slab atau struktur layang,” ucapnya
Firnadi menambahkan, salah satu solusi konstruktif yang patut dipertimbangkan untuk wilayah hulu Kukar adalah penggunaan pile slab sistem konstruksi jalan berbasis tiang pancang yang dirancang khusus untuk menghadapi tanah labil dan kawasan rawan genangan air.
Menurutnya, meski biaya awal pembangunan dengan metode ini memang lebih tinggi, namun dalam jangka panjang justru lebih efisien.
“Kalau kita paksakan dengan model timbunan biasa, jalan akan cepat rusak. Setiap musim hujan atau pasang sungai, pasti terendam dan terputus. Ini bukan hanya soal kenyamanan, tapi juga menyangkut keselamatan dan konektivitas antarwilayah,” ungkapnya.
Firnadi menegaskan bahwa pemerintah memegang peran penting sehingga perlunya sinergi lintas tingkatan. Dirinya menilai, penyelesaian permasalahan infrastruktur di wilayah hulu Kukar harus membutuhkan alokasi anggaran yang besar
“Ini butuh sinergi. Kalau Kukar berjalan sendiri, bisa memakan waktu bertahun-tahun. Maka peran Pemprov dan pemerintah pusat sangat penting, baik dari segi pendanaan maupun perencanaan teknis,” terangnya.
Firnadi pun mengajak semua pihak untuk duduk bersama menyusun roadmap pembangunan infrastruktur pedalaman yang berbasis data teknis dan kondisi lapangan bukan sekadar mengikuti pola anggaran tahunan.
“Kita harus mulai bicara infrastruktur berbasis karakter wilayah. Tidak semua daerah bisa diperlakukan sama. Jika ingin hasilnya maksimal dan berkelanjutan, maka pendekatannya pun harus ilmiah dan terintegrasi,” tutupnya. (Ahmad/Adv/DPRDKaltim)
Join channel telegram websitekami.com agar tidak ketinggalan berita loker terbaru lainnya
Join now







