Ekti Harap Pemerintah Mahulu Terpilih Lebih Terbuka Dengan Pemprov Kaltim, Nilai Kemajuan Daerah Jadi Tampak Nyata

PALAGANMEDIA.ID, Samarinda – Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Mahakam Ulu akhirnya rampung digelar oleh KPU pada 24 Mei lalu.

PSU ini merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) yang mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 3, Omena Mayang Shari – Stanislaus Liah, akibat keterlibatan bupati aktif dalam proses dukungan.

Menanggapi hasil PSU, Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menyatakan bahwa meski perhitungan suara di tingkat TPS sudah memperlihatkan siapa yang unggul, pihaknya tetap menunggu pengumuman resmi dari penyelenggara pemilu sebagai dasar sah hasil akhir.

Baca Juga:

Samsun: Pancasila Adalah Modal Toleransi untuk Kehidupan Harmonis di Kaltim

“Kemarin tgl 24 psunya sudah yah seperti yang kita liat paslon 03 yah menang jadi kita tetap menunggu pleno kpu dan segala macam,” jelasnya

Ekti menyampaikan harapannya terhadap Pemerintah Mahulu terpilih, bahwa pentingnya sinergi dengan Pemerintah Provinsi Kaltim yang selama ini kurang maksimal dilakukan sehingga mengakibatkan lambatnya pembangunan daerah.

“Harapannya, pemerintah mahakam ulu itu terbuka dengan provinsi,” jelasnya

Baca Juga:

Bukan Pesta, Tapi Empati — Momen Hangat Rendi Solihin Bersama Anak-Anak SLB Tenggarong

Ekti mengatakan apa yang menjadi kebutuhan Mahulu untuk bisa dikoordinasikan dengan Pemprov karena yang mengatur teknis dan kebutuhan Mahulu pemerintah daerah lah yang melaksanakan.

“Karna apapun yang di bantu ke mahulu, prosesnya pemerintah mahulu lah yang melaksanakan,” terangnya

Ia mencontohkan situasi ketika Pemerintah Provinsi memberikan bantuan di sektor pertanian ke wilayah Mahulu. Namun, data Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) sepenuhnya dikuasai oleh pemerintah daerah setempat. Akibatnya, tanpa koordinasi yang baik antara pemerintah provinsi dan daerah, bantuan yang disalurkan rentan tidak tepat sasaran.

Baca Juga:

SMAN 1 Jempang Juara Duta Pelajar Sadar  Hukum Kabupaten Kutai Barat 2025

“Contoh kita bantu pupuk untuk petani CPCLnya kan itu dinas pertanian mahulu, dari perkebunan atau pertanian provinsi ndak bisa apa apa kalau yang terimanya tidak ada,” contohnya.

“Maksud saya bersinergi itu seperti itu tidak ada yang lain komunikasi,” jelas Ekti (Ahmad/Adv/DPRDKaltim)

Baca Juga:

Cegah Korupsi Dana Desa, Kejaksaan Kaltim Beri Penyuluhan Hukum di Kutai Barat