DPRD Kaltim Soroti Pengelolaan Sungai Mahakam Oleh Pemerintah Pusat, Nilai Kaltim Juga Mampu
PALAGANMEDIA.ID, Samarinda – Pengelolaan Sungai Mahakam oleh pemerintah pusat kembali disorot tajam oleh DPRD Kalimantan Timur. Pasalnya, meski memiliki nilai ekonomi fantastis, pengelolaan alur sungai ini dinilai belum memberikan dampak signifikan bagi kemajuan daerah.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Muhammad Husni Fahrudin, menilai Sungai Mahakam memiliki potensi besar untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui aktivitas industri dan logistik. Namun, selama dikelola instansi pusat seperti Pelindo, Kaltim justru belum merasakan manfaat maksimal.
“Selama ini kita bisa dibilang nol pemasukan dari situ, padahal kalau kita lihat dari penggolongan dan aktivitas yang dikelola Pelindo, itu bisa menghasilkan puluhan miliar setiap bulan,” ungkapnya
Baca Juga:
Ayub, sapaan akrab Muhammad Husni Fahrudin, menegaskan bahwa Kalimantan Timur sebenarnya mampu mengelola Sungai Mahakam secara mandiri melalui Perusahaan Daerah (Perusda). Menurutnya, potensi ekonomi sungai tersebut sangat besar dan bisa digali secara optimal jika dikelola secara profesional dan transparan.
“Kalau kita bisa ambil alih pengelolaan Sungai Mahakam, saya yakin potensi PAD-nya bisa mencapai ratusan miliar rupiah setiap bulan. Ini bukan angka yang mengada-ada, karena sudah ada contoh nyata dari hasil yang diraih pihak lain,” jelasnya.
Ayub menjelaskan bahwa untuk merealisasikan pengelolaan Sungai Mahakam oleh Perusda, dibutuhkan komunikasi yang intensif antara DPRD Kaltim, Pemprov Kaltim, dan Kementerian Perhubungan. Sinergi antarlembaga ini, menurutnya, menjadi kunci dalam mendorong percepatan alih kelola.
Baca Juga:
Ia juga menyoroti pentingnya pengalihan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dari pihak swasta ke pemerintah daerah. Menurut Ayub, pengelolaan alur sungai bukan semata soal ekonomi, tetapi juga menyangkut kedaulatan daerah atas aset strategis yang seharusnya memberi manfaat langsung bagi masyarakat Kaltim.
“Ini bukan hanya soal uang, tapi juga kedaulatan daerah. Kita tidak ingin aset sebesar ini hanya dinikmati segelintir pihak. Harusnya kembali untuk masyarakat Kaltim,” tuturnya
Menutup pernyataannya, Ayub berharap Pemprov Kaltim segera mengambil langkah strategis dalam merespons kebijakan pemerintah pusat. Ia menekankan pentingnya upaya konkret agar pengelolaan Sungai Mahakam benar-benar menjadi sumber pendapatan nyata bagi daerah, bukan sekadar potensi yang terus tertunda.(Ahmad/Adv/DPRDKaltim)
Baca Juga:
Join channel telegram websitekami.com agar tidak ketinggalan berita loker terbaru lainnya
Join nowArtikel Terkait
