DPRD Kaltim Gelar Rapat Paripurna Ke-18, Penyampaian Nota Keuangan Daerah Jadi Pembahasan
PALAGANMEDIA.ID, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali menunjukkan kinerja gemilang dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini ditandai dengan penyerahan Nota Keuangan dan Rancangan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 dalam Rapat Paripurna ke-18 DPRD Kaltim, Kamis (12/6/2025).
Dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, rapat ini bukan sekadar agenda tahunan, melainkan wujud komitmen terhadap transparansi, akuntabilitas, serta refleksi atas capaian pembangunan yang telah diraih.
“Pertanggungjawaban APBD ini adalah wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara bertanggung jawab. Capaian pembangunan yang dilaporkan hari ini merupakan hasil kerja kolaboratif, bukan hanya eksekutif, tetapi juga DPRD serta seluruh elemen masyarakat Kalimantan Timur,” jelasnya
Baca Juga:
Laporan pertanggungjawaban Gubernur yang disampaikan kepada DPRD memberikan kabar baik, dengan berbagai target pendapatan daerah tahun 2024 berhasil dilampaui. Hal ini disampaikan langsung oleh Staf Ahli Gubernur Kaltim Bidang III, Arief Murdiyatno, yang mewakili Pemprov dalam forum tersebut.
“Dari target pendapatan sebesar Rp21,22 triliun, realisasi yang dicapai hingga akhir tahun anggaran mencapai Rp22,08 triliun, atau 104,07 persen. Sementara untuk komponen pendapatan transfer, dari target Rp11,03 triliun telah terealisasi sebesar Rp11,69 triliun atau 106,04 persen,” ucap Arief.
Arief menjelaskan, laporan pertanggungjawaban ini mencakup keseluruhan aspek keuangan daerah dari pendapatan asli, dana transfer, realisasi belanja strategis, hingga pembiayaan daerah semuanya disusun berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, sebagai pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik.
Baca Juga:
“Semua disusun berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang menjadi fondasi tata kelola pemerintahan yang baik,” tekannya.
Setelah penyerahan dokumen pertanggungjawaban ini, DPRD Kaltim akan melanjutkan tahapan berikutnya melalui penyampaian pandangan umum dari masing-masing fraksi. Tahap ini menjadi ruang penting untuk evaluasi objektif serta penyampaian masukan strategis demi menyempurnakan pengelolaan anggaran ke depan.
Capaian ini menegaskan bahwa Pemprov Kaltim mampu menjaga kepercayaan publik lewat pengelolaan anggaran yang transparan dan terukur. Rapat paripurna ini pun menjadi refleksi kuatnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan Kaltim sebagai provinsi dengan tata kelola pemerintahan terbaik di Indonesia. (Ahmad/Adv/DPRDKaltim)
Baca Juga:
Join channel telegram websitekami.com agar tidak ketinggalan berita loker terbaru lainnya
Join nowArtikel Terkait
