Sapto Soroti Sejumlah Aset Daerah Yang Tak Dikelola Dengan Baik
PALAGANMEDIA.ID, Samarinda – Pembangunan besar-besaran yang digalakkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai upaya menjadikan daerah ini sebagai provinsi strategis dan masa depan Indonesia, ternyata menyimpan tantangan lama yang belum terselesaikan: penataan aset daerah yang masih berantakan dan keberadaannya pun kerap dipertanyakan.
Situasi ini menjadi sorotan tajam dari Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono. Ia menyampaikan keprihatinan yang mendalam, menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar urusan administratif biasa, melainkan sudah menyentuh inti transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan pemerintahan yang sehat dan akuntabel.
“Perda aset kita ini masih belum ada pembaruan. Kita masih menggunakan Perda yang lama,” jelasnya.
Baca Juga:
Menurutnya, aturan lama yang menjadi landasan pengelolaan aset sudah ketinggalan zaman dan tak lagi sesuai dengan kebutuhan era modern saat ini.
Kondisi ini diperparah oleh lemahnya sistem dokumentasi serta minimnya pemantauan berkala, sehingga banyak aset daerah yang terabaikan bahkan keberadaannya pun seringkali tidak terdeteksi.
“Tumpang tindih kepemilikan, hingga aset yang tidak jelas statusnya, itu masih terjadi sampai hari ini,” ucapnya.
Baca Juga:
Sapto menyoroti bahwa akar masalah sesungguhnya terletak di dalam tubuh birokrasi itu sendiri. Ia menilai, penggabungan pengelolaan keuangan dan aset dalam satu biro justru menjadi sumber utama ketidakefisienan.
Struktur seperti ini dianggapnya tidak ideal dan terbukti gagal menciptakan sistem pengelolaan yang tertib, transparan, dan akuntabel.
“Seharusnya, aset ini memiliki badan pengelola sendiri, yang terpisah dari urusan keuangan,” imbuhnya.
Baca Juga:
Melihat pengelolaan aset yang tak efektif, Sapto mendorong pembentukan badan pengelola aset daerah yang mandiri dan profesional dengan kewenangan jelas. Ia yakin langkah ini bisa mengurai masalah aset yang selama ini berantakan.
Selain itu, Sapto mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kaltim untuk merumuskan tata kelola aset yang transparan dan efisien, sesuai harapan bersama.
“Kami akan berupaya membentuk tim Pansus yang secara khusus menangani pengelolaan aset-aset daerah,” ungkapnya sebagai solusi nyata untuk pembangunan berkelanjutan dan akuntabel.
Baca Juga:
Sapto optimis, manajemen aset yang baik akan meningkatkan efisiensi anggaran sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap Pemprov Kaltim.
“Ini mencakup pemantauan penggunaan, pemeliharaan, hingga potensi optimalisasi aset untuk kepentingan masyarakat Kaltim,” tandasnya. (Ahmad/Adv/DPRDKaltim)
Baca Juga:
Join channel telegram websitekami.com agar tidak ketinggalan berita loker terbaru lainnya
Join nowArtikel Terkait
