Putusan MK Terkait Pemilu Dipisahkan, Ananda Moeis: Wakil Rakyat Tetap Fokus Bekerja untuk Masyarakat

PALAGANMEDIA.ID, Samarinda — Mahkamah Konstitusi (MK) baru-baru ini menetapkan keputusan penting yang memisahkan pelaksanaan pemilu nasional dan daerah mulai 2029. Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) ini pun memunculkan berbagai respons, termasuk dari kalangan legislatif daerah.

Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menyambut putusan tersebut dengan sikap tenang dan bijak. Ia menilai keputusan MK sudah melalui pertimbangan yang matang, sehingga pihaknya di daerah hanya tinggal menunggu tindak lanjut teknis pelaksanaannya.

“Kalau soal putusan MK, itu ranahnya yudikatif yang sudah dikaji mendalam. Kita di daerah tinggal menunggu arahan berikutnya, terutama terkait teknis pelaksanaan pemilu nanti,” ujar Ananda, Selasa (1/7/2025).

Baca Juga:

Forum Harbuknas-Harkitnas 2026 Angkat Keteladanan Sultan Aji Muhammad Idris

Namun demikian, ia menegaskan bahwa perubahan sistem pemilu tidak boleh membuat wakil rakyat kehilangan fokus terhadap tugas utamanya. Menurutnya, apapun format pemilu ke depan, DPRD Kaltim tetap harus menjalankan amanah rakyat secara optimal.

“Tugas kita tetap sama, yaitu menyerap aspirasi dan mengawal kepentingan masyarakat. Tidak boleh terpengaruh situasi politik atau teknis pemilu,” tegas politisi PDI Perjuangan itu.

Ananda menambahkan bahwa yang terpenting saat ini adalah memastikan fungsi-fungsi legislatif di daerah terus berjalan maksimal. Baik fungsi pengawasan, anggaran, maupun legislasi, semuanya harus dilaksanakan sesuai kebutuhan dan aspirasi rakyat Kalimantan Timur.

Baca Juga:

Samsun: Pancasila Adalah Modal Toleransi untuk Kehidupan Harmonis di Kaltim

“Kami tetap berkomitmen menjalankan tugas dengan optimal. Putusan MK itu tentu memiliki banyak pertimbangan yang tidak sederhana, jadi biarlah proses di tingkat pusat berjalan. Kami di daerah fokus pada kerja nyata untuk masyarakat,” paparnya.

Ia berharap masyarakat tetap tenang dan tidak perlu khawatir dengan dinamika politik nasional, sebab wakil rakyat di daerah akan terus bekerja melayani kepentingan publik tanpa terpengaruh perubahan sistem politik.

“Kami jalankan amanah rakyat, bukan sekadar menunggu hasil keputusan. Prinsipnya, rakyat tetap harus menjadi prioritas,” tutupnya. (Ahmad/Adv/DPRDKaltim)

Baca Juga:

Bukan Pesta, Tapi Empati — Momen Hangat Rendi Solihin Bersama Anak-Anak SLB Tenggarong