Geliat Pembangunan IKN Sebagai Super Hub Ekonomi Nasional, Syarifatul Minta Masyarakat Lokal Berperan
PALAGANMEDIA.ID, SAMARINDA – Kehadiran Ibu Kota Negara (IKN) sebagai super hub ekonomi nasional diharapkan menjadi motor baru penggerak pertumbuhan dan solusi atas ketimpangan ekonomi antarwilayah, terutama di kawasan timur Indonesia.
Namun, di tengah gegap gempita pembangunan berskala besar itu, Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah, mewanti-wanti agar euforia pembangunan tidak menutup mata terhadap ancaman ketimpangan sosial.
Tanpa pemberdayaan konkret bagi masyarakat lokal, pembangunan bisa berubah jadi bumerang menciptakan jurang eksklusi sosial yang makin dalam. Ia menekankan pentingnya menyiapkan tenaga kerja lokal sejak dini agar masyarakat Kaltim tidak hanya jadi penonton di rumah sendiri.
Baca Juga:
“Kita tidak ingin warga Kaltim hanya jadi penonton di tanah sendiri. Kalau SDM-nya tidak disiapkan dari sekarang, akan muncul jurang ketimpangan antara yang bisa ikut terlibat dan yang tertinggal,” jelasnya.
Syarifatul menegaskan, di tengah derasnya proyek strategis nasional di Kaltim, pembangunan sektor pendidikan dan penciptaan lapangan kerja inklusif harus menjadi prioritas utama.
Ia mengingatkan, kebutuhan tenaga kerja di sektor industri, logistik, hingga teknologi digital akan melonjak tajam seiring hadirnya megaproyek Super Hub. Tanpa persiapan matang, masyarakat lokal bisa jadi penonton di tanah sendiri tertinggal di tengah geliat kemajuan.
Baca Juga:
“Lapangan kerja akan terbuka, tapi siapa yang mengisinya? Kita harus pastikan itu adalah masyarakat Kaltim sendiri, bukan dari luar semua,” tekannya.
Ia menyambut baik program unggulan Pemprov Kaltim yakni Gratispoll yang menggratiskan pendidikan dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi mulai tahun 2025.
Namun, Syarifatul menyampaikan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada kualitas pelaksanaan dan orientasi yang tepat sasaran.
Baca Juga:
“Pendidikan gratis itu langkah awal. Tapi lebih penting lagi adalah memastikan isinya: apakah lulusannya benar-benar siap kerja? Apakah pelatihannya sesuai kebutuhan industri?,” imbuhnya.
Menurut Syarifatul, pembangunan yang benar-benar inklusif hanya bisa terwujud jika ada integrasi yang kuat antara pendidikan, pelatihan vokasi, dan akses nyata ke dunia kerja.
Ia juga mendorong perusahaan agar tak sekadar menanam investasi, tetapi turut ambil bagian dalam membangun kapasitas tenaga lokal.
Baca Juga:
“Kita perlu skema yang menjamin warga lokal bukan cuma jadi buruh kasar. Mereka harus bisa naik kelas, jadi teknisi, supervisor, bahkan manajer,” tuturnya.
Syarifatul turut mengingatkan, kegagalan menyiapkan masyarakat lokal bukan sekadar kelalaian, tapi bisa menjadi bom waktu sosial di masa depan. Ketimpangan dan rasa terpinggirkan, ujarnya, berpotensi memicu konflik horizontal yang dapat mengganggu stabilitas sosial dan menghambat laju pembangunan itu sendiri.
“Pembangunan tidak boleh hanya dilihat dari sisi fisik dan nilai investasi. Kesejahteraan masyarakat harus menjadi indikator utama keberhasilannya,” tukasnya. (Ahmad/Adv/DPRDKaltim)
Baca Juga:
Join channel telegram websitekami.com agar tidak ketinggalan berita loker terbaru lainnya
Join nowArtikel Terkait
