DPRD Kaltim Dorong Penyelesaian Catatan BPK pada Perusda, Pastikan Kinerja dan Bisnis Tetap Jalan
PALAGANMEDIA.ID, Samarinda – Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap sejumlah Perusahaan Daerah (Perusda) Kalimantan Timur mendapat perhatian serius dari DPRD Kaltim. Catatan mulai dari persoalan aset, pengelolaan piutang, hingga transparansi manajemen menjadi sorotan utama yang harus segera ditindaklanjuti.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, menegaskan pihaknya akan terus mengawal penyelesaian seluruh catatan tersebut. Hal ini menjadi komitmen setelah mencermati Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Tahun Anggaran 2024 yang menyoroti beberapa perusda strategis, seperti PT Migas Mandiri Pratama (MMP), PT MBS, dan pengelolaan Pelabuhan Kariangau.
“Kami lihat ada beberapa temuan penting, seperti soal piutang PT MMP yang belum terselesaikan, nilainya cukup besar, mencapai Rp76 miliar. Ini jelas harus menjadi prioritas penyelesaian karena menyangkut hak daerah,” ujar Firnadi, Selasa (1/7/2025).
Baca Juga:
Firnadi juga mengungkapkan, dalam kunjungan kerja Komisi II ke PT Kaltim Kariangau Terminal (KKT), pihaknya sudah mendalami berbagai permasalahan yang menjadi perhatian BPK. Berdasarkan penjelasan dari pihak manajemen PT MBS dan Pelindo, sebagian persoalan sudah ditindaklanjuti, termasuk soal pencatatan aset dan modal yang disertakan pemerintah daerah.
Meski demikian, Firnadi meminta agar proses penyelesaian tersebut tetap dikawal hingga tuntas, sehingga persoalan serupa tidak berulang di kemudian hari.
Ia menambahkan, persoalan pengelolaan aset bukan hanya terjadi di satu atau dua perusahaan saja, namun hampir merata di seluruh perusda. Salah satu penyebab utamanya adalah belum optimalnya penyerahan aset dari pemerintah daerah ke perusda, yang berujung pada kerumitan administrasi dan pengelolaan keuangan.
Baca Juga:
“Kami melihatnya dari dua sisi. Memang catatan BPK harus dituntaskan karena itu kewajiban, tapi jangan sampai fokus menyelesaikan audit malah membuat bisnis perusda jalan di tempat. Potensi usaha tetap harus digarap maksimal,” tegasnya.
Firnadi berharap ke depan, perusda di Kaltim mampu beroperasi lebih profesional, tidak hanya sekadar bertahan hidup, tapi benar-benar berkontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Perusda jangan hanya sekadar eksis, tapi harus bisa bersaing secara bisnis. Kalau dikelola serius, mereka bisa jadi sumber PAD yang besar,” pungkasnya. (Ahmad/Adv/DPRDKaltim)
Baca Juga:
Join channel telegram websitekami.com agar tidak ketinggalan berita loker terbaru lainnya
Join nowArtikel Terkait
