Terlihat Ketimpangan Pembangunan Di Hulu Kukar, Salehuddin Harap Pemerintah Lakukan Langkah Strategis
PALAGANMEDIA.ID, SAMARINDA – Pembangunan infrastruktur di Kutai Kartanegara (Kukar) yang digalakkan oleh pemerintah daerah mendapat sorotan tajam dari Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin. Ia menilai masih terjadi ketimpangan signifikan, khususnya di wilayah hulu Kukar.
Menurut Salehuddin, daerah-daerah seperti Kecamatan Tabang, Kembang Janggut, dan Kenohan mengalami pembangunan yang berjalan sangat lambat. Kondisi ini secara langsung menghambat mobilitas warga dan mengganggu pertumbuhan ekonomi lokal.
“Bukan soal jalan rusak saja. Tapi soal bagaimana masyarakat bisa beraktivitas, berdagang, mengakses layanan kesehatan dan pendidikan tanpa terhambat,” terangnya.
Baca Juga:
Salehuddin menyayangkan adanya alokasi anggaran yang berkurang dari Rp50 miliar namun hanya mampu teralokasi sebesar Rp20 miliar dalam APBD Kukar 2025 untuk kegiatan perbaikan infrastruktur jalan.
“Itu pun baru fokus pada peninggian badan jalan, belum menyentuh hal lain seperti perbaikan jembatan atau koneksi antarwilayah,” jelasnya.
Masyarakat di daerah hulu yang mengandalkan transportasi sungai untuk beraktivitas antar daerah juga mendapat sorotan Salehuddin. Ia menjelaskan, ketergantungan pada moda transportasi ini berdampak langsung pada distribusi logistik yang sulit, sehingga harga kebutuhan pokok di wilayah tersebut cenderung lebih tinggi dibanding daerah lain.
Baca Juga:
“Biaya logistik tinggi karena akses jalan yang buruk. Akhirnya harga barang juga ikut naik. Ini menyulitkan masyarakat yang sudah terbebani oleh perlambatan ekonomi nasional,” imbuhnya.
Salehuddin menilai tiga kecamatan di hulu Kukar yakni Tabang, Kembang Janggut, dan Kenohan memiliki posisi strategis dalam mata rantai ekonomi daerah. Oleh karena itu, ia menekankan perlunya prospek jangka panjang dan pendekatan lintas sektor untuk pengembangan wilayah ini.
Ia juga menghimbau Pemkab Kukar agar mempertimbangkan kembali rencana konektivitas antarkecamatan yang pernah diusulkan melalui skema pinjaman dengan PT SMI.
Baca Juga:
“Infrastruktur itu investasi. Kita harus berani melihat ke depan. Jangan cuma tambal sulam, harus ada kajian menyeluruh agar setiap rupiah yang dikeluarkan berdampak luas,” urainya
Salehuddin sebum mengakhiri berharap Pemerintah Provinsi Kaltim harus turut terlibat aktif agar infrastruktur di Kukar tidak mengalami ketimpangan
“Pemerataan itu bukan hanya slogan. Ini soal keadilan dan memastikan semua warga Kukar, dari hilir sampai hulu, mendapatkan hak pembangunan yang sama,” tutupnya. (Ahmad/Adv/DPRDKaltim)
Baca Juga:
Join channel telegram websitekami.com agar tidak ketinggalan berita loker terbaru lainnya
Join nowArtikel Terkait
