Pemkab Kukar dan BPJS Kesehatan Hadapi Tantangan Pembiayaan JKN 2025
TENGGARONG – Meningkatnya jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kutai Kartanegara (Kukar) menjadi tantangan tersendiri bagi Pemkab Kukar dan BPJS Kesehatan.
Dengan estimasi tambahan peserta sekitar 1.500 jiwa per bulan pada 2025, kebutuhan anggaran untuk program JKN diperkirakan mencapai Rp69,7 miliar.
Dalam rapat bersama BPJS Kesehatan Cabang Kukar, Pemkab Kukar membahas berbagai skema pembiayaan, termasuk keterlibatan sektor perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
Baca Juga:
Skema ini diharapkan dapat mengurangi beban anggaran daerah dalam membiayai peserta JKN.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, mengakui bahwa meskipun Kukar telah mencapai Universal Health Coverage (UHC) sebesar 98,18 persen, masih terdapat kendala dalam validasi dan integrasi data peserta JKN.
“Diperlukan sinkronisasi lebih lanjut agar data lebih akurat dan bantuan tepat sasaran,” ujarnya, Senin (24/2/2025).
Baca Juga:
Sunggono menegaskan bahwa keterlibatan pemerintah desa dan Ketua RT sangat penting dalam verifikasi data, mengingat mereka lebih memahami kondisi masyarakat secara langsung.
Di sisi lain, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kukar, Ika Irawati, menyoroti tantangan dalam memenuhi kebutuhan layanan kesehatan bagi peserta JKN yang terus bertambah.
“Proyeksi jumlah peserta yang terus berkembang ini menjadi tantangan besar, namun juga kesempatan untuk lebih memajukan sistem kesehatan di Kukar,” katanya.
Baca Juga:
Dengan meningkatnya kebutuhan layanan kesehatan, Pemkab Kukar berupaya mencari solusi pembiayaan yang berkelanjutan agar program JKN tetap berjalan optimal tanpa membebani keuangan daerah. (Adv/Diskominfo/Kukar)
Join channel telegram websitekami.com agar tidak ketinggalan berita loker terbaru lainnya
Join nowArtikel Terkait
