Kurangi Ketergantungan pada Migas, Pemkab Kukar Genjot Optimalisasi PAD untuk Kemandirian Daerah
TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) kini tengah memperkuat langkah-langkah strategis menuju kemandirian fiskal dengan mengurangi ketergantungan pada Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor migas dan pertambangan. Fokus diarahkan pada penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pembiayaan pembangunan yang lebih berkelanjutan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, menegaskan bahwa mengandalkan sektor tak terbarukan bukanlah pilihan jangka panjang yang bijak. Ia menyebut, pergeseran paradigma pembangunan harus dimulai dari keberanian untuk mengeksplorasi potensi PAD secara maksimal.
“Selama ini kita sangat tergantung pada DBH migas dan tambang, yang sifatnya fluktuatif dan tidak terbarukan. Kukar harus bisa berdiri di atas kaki sendiri dengan potensi yang dimilikinya,” ujar Sunggono, Jumat (28/3/2025).
Baca Juga:
Menurutnya, langkah awal dimulai dengan melakukan pembenahan terhadap sektor-sektor penyumbang PAD yang selama ini belum dikelola secara optimal. Salah satu contoh yang disorot adalah pemanfaatan aset daerah seperti rumah walet, yang dinilai masih memiliki celah kontribusi besar jika regulasinya diperkuat.
“Regulasi rumah walet harus lebih tajam. Potensinya tinggi, tapi saat ini belum termanfaatkan maksimal. Kita perlu sistem yang menjangkau, bukan membebani, tapi tetap adil dan berkontribusi,” jelasnya.
Selain itu, Sunggono juga mendorong reformasi dalam sistem pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Ia menilai potensi pajak ini sangat besar jika dikelola secara efisien dengan pendekatan digital dan pelayanan yang ramah masyarakat.
Baca Juga:
“Pemutakhiran data, transparansi, dan peningkatan layanan publik adalah kunci. Kami tidak ingin masyarakat merasa terbebani, tapi justru sadar bahwa ini untuk pembangunan daerah mereka sendiri,” tambahnya.
Tak hanya sektor perpajakan, Pemkab Kukar juga mulai melirik sumber PAD dari sektor pariwisata dan pelaku UMKM yang dinilai bisa menjadi penggerak ekonomi daerah dengan dampak langsung ke masyarakat. Untuk itu, koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diperkuat agar kebijakan yang dihasilkan lebih sinergis dan berbasis kebutuhan riil.
“Setiap kebijakan harus lahir dari data yang akurat dan aspirasi masyarakat. Pendapatan daerah harus mencerminkan semangat inklusivitas dan keadilan,” katanya.
Baca Juga:
Dengan langkah-langkah strategis ini, Pemkab Kukar menargetkan terciptanya sistem pendapatan daerah yang kuat, berdaya tahan, dan tidak mudah terguncang oleh volatilitas pasar global, khususnya di sektor energi.
“Kemandirian fiskal bukan sekadar jargon. Ini kerja serius dan berkelanjutan, demi masa depan Kukar yang lebih stabil, maju, dan berpihak pada rakyat,” tutup Sunggono.
Baca Juga:
Join channel telegram websitekami.com agar tidak ketinggalan berita loker terbaru lainnya
Join nowArtikel Terkait
