Rendahnya Realisasi Anggaran OPD Menjadi Keprihatinan DPRD Kaltim
Palaganmedia.id, Samarinda – DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) memunculkan keprihatinan yang mendalam terkait masalah rendahnya realisasi anggaran organisasi perangkat daerah (OPD) di wilayah ini. Suara anggota DPRD Kaltim, khususnya yang berasal dari Komisi IV, semakin berkumandang dalam isu ini, terutama setelah pernyataan Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, atau lebih dikenal dengan sebutan Nanda.
Menurut Nanda, ini adalah saat yang sangat kritis, mengingat sejumlah OPD di Kaltim masih berjuang untuk mencapai target realisasi anggaran yang telah ditetapkan.
“Ketidakmampuan mencapai target ini memiliki dampak yang sangat negatif pada kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, yang sejatinya menjadi fokus utama perhatian anggota DPRD,” kata Nanda.
Baca Juga:
Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik, telah mengambil sikap tegas untuk mengatasi permasalahan ini. Dia mengumumkan niatnya untuk memberikan peringatan tertulis dan melakukan evaluasi terhadap OPD yang masih di bawah ambang batas 58 persen dalam realisasi anggaran mereka. Tindakan ini mendapat dukungan penuh dari anggota DPRD, yang berharap bahwa tindakan tegas ini akan mendorong perbaikan kinerja OPD di masa mendatang.
Tidak hanya itu, Nanda juga menyoroti besarnya anggaran yang terkandung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim tahun 2023, yang mencapai jumlah yang signifikan, yaitu sebesar Rp 25,32 triliun.
Menurutnya, besarnya anggaran ini seharusnya menjadi motivasi bagi setiap OPD untuk bekerja lebih efisien dan maksimal dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas.
Baca Juga:
Dalam wawancara terbaru, Nanda menegaskan pentingnya mengoptimalkan penggunaan anggaran ini untuk kepentingan masyarakat. Dia menunjukkan bahwa APBD memiliki peran yang sangat vital dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan oleh karena itu, pemanfaatan anggaran yang efektif dan efisien menjadi sangat penting bagi DPRD Kaltim.
“Dengan semakin kuatnya suara anggota DPRD dalam memperjuangkan efisiensi penggunaan anggaran dan peningkatan kualitas pelayanan publik, perhatian utama saat ini adalah bagaimana pemerintah dan OPD di Kaltim dapat bekerja sama secara efektif untuk memastikan bahwa dana publik digunakan sepenuhnya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” imbuhnya. (Fc/Adv/DPRDKaltim)
Baca Juga:
Artikel Terkait
