DPRD Kaltim Bersama TAPD Bahas Penyelarasan Perencanaan Tahun 2024
Palaganmedia.id, Samarinda – Wakil Ketua DPRD Kaltim, Seno Aji, memanggil seluruh TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) untuk menyelaraskan perencanaan tahun 2024. Langkah ini diambil setelah beberapa perencanaan dinilai keliru oleh Inspektorat, yang kemudian disampaikan bahwa perubahan tahun 2024 dan 2025 harus disesuaikan dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
Menurut Seno Aji, “Kesalahan-kesalahan dalam perencanaan harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Oleh karena itu, untuk tahun 2024 dan seterusnya, semua rencana kerja perangkat daerah harus disesuaikan dalam rentang bulan Maret hingga Mei.”
Pihak Inspektorat juga telah menengahi masalah ini, menyoroti beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tertentu. Dua di antaranya berada di lingkup perpustakaan dan arsip, sementara dua lainnya berada di Dinas Desa. Upaya penyelesaian masalah ini akan dilakukan melalui rapat internal TAPD yang akan dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda).
Baca Juga:
Kabar simpang siur terkait penyerapan anggaran juga mencuat dalam diskusi tersebut. Meskipun kemungkinan tidak sepenuhnya terserap, Seno Aji menekankan pentingnya menyelesaikan semua anggaran sesuai dengan aspirasi masyarakat.
“Ini adalah kebutuhan masyarakat, dan kita harus memastikan semua anggaran terserap dengan baik,” ujarnya.
Sementara itu, penyerapan anggaran untuk tahun 2023 telah mencapai angka yang menggembirakan, yaitu 93,5 persen. Meskipun demikian, terdapat lima OPD yang masih perlu mendapat perhatian khusus. Evaluasi ulang dari Kemendagri dijadwalkan sebelum tanggal 15 Desember, sebagai langkah untuk memastikan penyelesaian target pada akhir tahun ini.
Baca Juga:
Dalam upaya percepatan evaluasi, Pemprov Kaltim juga turut berkontribusi. Meskipun bukan proses evaluasi langsung, Pemprov berusaha mempercepat agar target pada akhir 2023 dapat tercapai.
Percakapan ini mencerminkan komitmen Pemerintah Daerah Kaltim untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas perencanaan serta penyerapan anggaran. Semua upaya dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil berada dalam kerangka hukum dan dapat memenuhi harapan masyarakat. (Fc/Adv/DPRDKaltim)
Baca Juga:
Artikel Terkait
