Palagan Media
Beranda Kaltim Agusriansyah Minta Janji Politik Para Pejabat Publik Ditepati Bangun Sangkulirang Seberang

Agusriansyah Minta Janji Politik Para Pejabat Publik Ditepati Bangun Sangkulirang Seberang

PALAGANMEDIA.ID, SAMARINDA — Minimnya infrastruktur dasar di wilayah Sangkulirang Seberang, Kutai Timur, mendapat sorotan tajam dari Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan. Ia mempertanyakan komitmen para pejabat, mulai dari tingkat gubernur hingga anggota DPR RI, yang kerap menjanjikan pengembangan wilayah pesisir saat masa kampanye.

Agusriansyah menyoroti wilayah seperti Mandu Dalam, Mandu Pantai Lestari, Saka, hingga Sandaran yang masih jauh dari kata layak. Ia menyayangkan ketimpangan ini, apalagi jika dibandingkan dengan melimpahnya kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Kalimantan Timur.

“Nah ini yang penting saya sampaikan. Waktu Pak Gubernur mencalonkan, termasuk juga beberapa anggota DPR RI, sempat menjanjikan bahwa wilayah Sangkulirang Seberang akan jadi prioritas untuk perbaikan jalan dan listrik. Tapi sampai sekarang belum terealisasi,” jelasnya

Agusriansyah mengungkapkan bahwa dirinya telah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur terkait rencana pembangunan infrastruktur di wilayah Sangkulirang Seberang.

Menurutnya, tim gabungan dari PLN, Bagian Sumber Daya Alam (SDA) Kutim, serta Perusahaan Milik Kutim (PMK) telah melakukan peninjauan ke lapangan. Namun, realisasi pembangunan masih bergantung pada dukungan anggaran dari Pemprov Kaltim dan kementerian terkait.

“Saya sudah cek ke Kepala Bagian SDA Kutim, mereka sudah survei bareng PLN dan PMK. Tapi ya itu, tinggal bagaimana Pemprov Kaltim menindaklanjuti ke Kementerian ESDM agar ada alokasi anggaran prioritas untuk listrik di wilayah itu,” tuturnya.

Agusriansyah menegaskan, persoalan di Sangkulirang Seberang tak hanya soal listrik. Akses jalan antar desa juga rusak parah dan sulit dilalui, terutama saat musim hujan.

“Lucu kan, negara ini sudah merdeka puluhan tahun, tapi masih ada daerah yang belum dapat listrik. Belum lagi jalan dan air. Padahal itu pelayanan infrastruktur dasar. Harusnya sudah jadi hak dasar masyarakat,” tukasnya. (Ahmad/Adv/DPRDKaltim)

Join channel telegram websitekami.com agar tidak ketinggalan berita loker terbaru lainnya

Join now
Komentar
Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan